Setelah Bawaslu, Kini Aliansi Pengawal Demokrasi Datangi KPU Pacitan

Audiensi Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (Aliansi PDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU Pacitan)

CAKRAWALADESA.COM, Pacitan – Tujuh orang perwakilan Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (Aliansi PDP), mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Rabu (08/04). Ada beberapa hal yang diusung gabungan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). “Kami menanyakan kronologis seleksi PPS, sosialisasi calon serta penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020,” kata Tonis, Ketua Aliansi PDP.

Dijelaskan, dua hari sebelumnya, Aliansi PDP melakukan audiensi dengan Bawaslu. Sebab, selama ini, masyarakat hanya mengikuti adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilihan melalui pemberitaan. “Baik dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon maupun KPU Pacitan, terkait seleksi PPS,” katanya. 

Diungkapkan, menurut versi KPU Pacitan, proses seleksi PPS sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Baik mulai tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, seleksi tes tulis hingga wawancara. Dan selama proses itu tidak ada saran perbaikan maupun laporan masyarakat terkait jumlah PPS terpilih. Terlebih, selama tahapan seleksi, KPU juga menerima tanggapan masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu.

Sementara itu, mengenai penundaan pelantikan PPS, juga merupakan keputusan dari KPU RI. Bahkan, sejumlah tahapan Pemilihan juga dilakukan penundaan. Ada tiga opsi. Yakni, menunda 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Hanya saja, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari KPU terkait opsi penundaan.

Kantor KPU : Proses Seleksi PPS Juga Harus Transparan

Perlu diketahui, dua hari sebelumnya Aliansi PDP beraudensi dengan Bawaslu Pacitan. Hanya saja, permintaan Aliansi mengenai informasi salinan keputusan pengawasan, pencegahan dan penindakkan ditolak Bawaslu. Dengan alasan informasi tersebut bersifat rahasia. “Karena permintaan ditolak, kami menindaklanjuti melalui surat resmi,” tandasnya.

Sementara itu, Syahri selaku sekertaris aliansi PPD, mengungkapkan kedatangannya ke KPU juga untuk mencari kebenaran terkait seleksi PPS. Sebab, sebagai pemuda dan mewakili masyarakat, Aliansi PDP ingin proses demokrasi lokal di Pacitan berjalan baik. Tidak saja menghasilkan pemimpin berkualitas, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat.

Baca : Ciderai Demokrasi, Aliansi : Bawaslu Tak Serius Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada

Hal itu juga diamini Rifai. Selain mencari informasi yang jelas terkait seleksi PPS, juga meminta sejumlah dokumen pemilihan. Utamanya SK penundaan tahapan pemilihan dan salinan rekomendasi Bawaslu. “KPU memberikan dokumen SK penundaan. Namun, menolak memberikan salinan rekomendasi Bawaslu,” tutur Rifai.

Share this post